Info Pajak Indonesia

[Admin]

Setiap Warga

Negara Indonesia yang mempunyai penghasilan diatas PTKP  (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib

Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk

dapat melihat informasi tersebut, Wajib Pajak dapat mengasksesnya melalui website Direktorat Jenderal Pajak http://www.pajak.go.id dengan mengklik

Petunjuk "3M" Mendaftar.

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet disitus

Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan mengklik e-registration  (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet), dimana

Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat mengirimkan melalaui

pos  fotokopi data pribadi tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak.

[Admin]

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:

/>

• Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
  
  minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

• Fotokopi KTP bagi
  
  penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi
  
  orang asing
• Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala
  
  Desa.

3. Untuk WP Badan:

• Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari
  
  kantor pusat bagi BUT
• Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
  
  berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif
• Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari
  
  instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong

/>
• Fotokopi KTP bendaharawan
• Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib

pajak Pemotong/pemungut:

• Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation
• Fotokopi NPWP masing-masing anggota
  
  joint operation
• Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
  
  berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
  

6. Wajib Pajak

dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.

/>7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

[Royan]

Bos admin bayar pajak ga?

gue sih ogah disuruh bayar pajak yang ujung-ujungnya di korupsi.

[FuLLRaiN]

Bos admin bayar pajak ga? gue sih ogah disuruh bayar pajak yang ujung-ujungnya di korupsi.

gmnpn ini negara demokrasi,.kita harus mengikuti prosedur jika ingin ttp tggl di indonesia

[JoKeR]

bukan hanya pajak...

ntr mau bayar uang keamanan lg,dsb!

makanya negara kita ini kita ngak pernah maju,semua orang baik pemerintah maupun rakyat...

/>hanya memikirkan kepentingan nya sendiri....

seperti kata seorang Filsuf medan : Kapan INDONESIA bisa maju...??


menurut saya : KAPAN-KAPAN YACH...

[Lung]

bukan hanya pajak... ntr mau bayar uang keamanan lg,dsb!

makanya negara kita ini

kita ngak pernah maju,semua orang baik pemerintah maupun rakyat...
hanya memikirkan kepentingan nya sendiri....

seperti kata seorang

Filsuf medan : Kapan INDONESIA bisa maju...??
menurut saya : KAPAN-KAPAN

YACH...

filsof dr mana thu lix? perasaan kata2nya biasa2 aja hahaa.. indonesia bs maju walau pun di korupsi.

cuman ya pelan2 100thn lagi kali hahahaha

[Greeny]

bukan hanya

pajak... ntr mau bayar uang keamanan lg,dsb!

makanya negara kita ini kita ngak pernah maju,semua orang baik pemerintah maupun

rakyat...
hanya memikirkan kepentingan nya sendiri....

seperti kata seorang Filsuf medan : Kapan INDONESIA bisa

maju...??
menurut saya : KAPAN-KAPAN YACH...

filsof dr mana thu lix?

perasaan kata2nya biasa2 aja hahaa.. indonesia bs maju walau pun di korupsi. cuman ya pelan2 100thn lagi kali hahahaha

/>hussss,...gue omongin ama om gue loe,..biar loe di tagih pajak ntar 


just kidding :peace

[shiryu]

jd siapa yg masih belum punya

npwp ?

[Lung]

aduh bicara pajak jd puyeng.

soalnya besar pasak dr pada tiang. ngimana mau bayar pajak? bayar parkiran dan pajak kendaraan aja dah berat